Paripurna Pergantian Pimpinan DPRD Sesuai Aturan dan Asas Kecermatan

    Paripurna Pergantian Pimpinan DPRD Sesuai Aturan dan Asas Kecermatan

    KOTA CIREBON || Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon yang beragendakan pergantian pimpinan (ketua) dewan sudah sesuai aturan dan asas kecermatan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.

    "Jadi, tidak ada dasar paripurna pergantian pimpinan DPRD dinilai cacat hukum. Sebelumnya, sudah dilakukan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Cirebon dan meminta masukan para pakar. Saya memaknai paripurna pada konteks pergantian pimpinan bukan saja sebagai amanat konstitusi, namun jalan tengah antara Affiati dan Gerindra. Ini bentuk asas ketidakberpihakan DPRD serta menghormati hak konstitusi Gerindra serta Affiati, " tandas Yadie Supriyadi, pemerhati politik dan pemerintahan di Kota Cirebon.

    REPORTER.CO.ID
    market.biz.id REPORTER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pernyataan tersebut disampaikan Yadie kepada wartawan media ini, Rabu (16 Februari 2022), menanggapi adanya pihak yang menilai rapat paripurna cacat hukum.

    Menurutnya, rapat paripurna juga sudah dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Cirebon dan ditandatangani Affiati.

    WARTADESA.CO.ID
    market.biz.id WARTADESA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Ia menambahkan, pada prinsipnya DPRD tidak punya kehendak absolut untuk menurunkan Affiati dari jabatan ketua. Sebab, masih ada tindakan hukum lebih tinggi untuk mengubah kedudukan dan kewenangan Affiati lewat pengesahan SK gubernur. 

    "Esensi dari terjadinya paripurna pergantian pimpinan ini karena SK DPP Gerindra yang masih proses sengketa pada tingkat kasasi. Jika kita telisik sepanjang proses gugatan yang dilakukan Affiati terhadap DPP Gerindra, harus diakui secara langsung atau tidak telah berpengaruh pada suasana kebatinan yang kurang harmonis di Griya Sawala (DPRD). Hal ini juga menimbulkan polemik yang berlarut-larut. Merujuk pada asas kepentingan umum maka tindakan melakukan paripurna ini, sekali lagi saya apresiasi untuk kebaikan semua pihak, " lanjut dia.

    Pascaparipurna, tambah Yadie, meski hak dan kewajiban Affiati sebagai ketua DPRD masih melekat namun secara etik sebaiknya tidak menandatangani keputusan yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

    "Pertama, Affiati sudah diberhentikan lewat paripurna yang keputusannya bersifat kongkrit dan final. Kedua, sesuai aturan pasal 36 ayat 4 PP 12 tahun 2018. Ketiga. dasar pengesahan Affiati menjadi ketua adalah SK DPP Gerindra hingga saat ini masih dalam proses sengketa di pengadilan, " paparnya.

    ZONATANI.ID
    market.biz.id ZONATANI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Yadie berpendapat, tiga hal ini dapat menjadi dasar unsur pimpinan lain untuk melaksanakan tugas ketua sebagai pertimbangan menghindari terjadinya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan DPRD.

    "Prinsipnya, ketua atau wakil ketua pada sistem kolektif dan kolegial mempunyai kekuatan hukum sama pada tindakan keputusan rapat paripurna. Untuk memenuhi asas kepastian hukum pada titik fase ini maka antara Afiati sebagai penggugat dan Gerindra tergugat menunggu keputusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap. Jadi, kita tunggu saja hasilnya, " pungkas Yadie Supriyadi. (Subekti)

    NEWSPAPER.CO.ID
    market.biz.id NEWSPAPER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Kota Cirebon DPRD Kota Cirebon Jabar
    Agus Subekti

    Agus Subekti

    Artikel Sebelumnya

    Diduga Kesetrum Alat Pencari Ikan, Mayat...

    Artikel Berikutnya

    Kapolres Cirebon Kota bersama Forkopimda...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 170

    Postingan Tahun ini: 2855

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 126

    Postingan Tahun ini: 2082

    Registered: May 25, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 837

    Registered: Jul 11, 2020

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 65

    Postingan Tahun ini: 580

    Registered: Jul 9, 2020

    Profle

    Ray verified

    Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Jateng Perkuat Sinergitas melalui Pertandingan Persahabatan Tenis
    Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Kukuhkan 10 Guru Kekayaan Intelektual
    Buka Muswil II IPKEMINDO Jateng, Kakanwil Ingatkan Pembimbing Kemasyarakatan Selalu Jaga Integritas

    Rekomendasi

    Kedatangan Aparat Hukum dari Kejati Jatim, BPTAGS Buka Suara
    Tak Ada Tembak Menembak, Irjen Ferdy Sambo Ditetapkan Tersangka Kasus Kematian Brigadir J
    Santunan Anak Yatim Piatu, Turmuji : Tradisi Tahunan Tiap 10 Muharram
    Kodim 0614/Kota Cirebon Bekali Siswa dengan Latihan PBB
    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024

    Ikuti Kami